Koo Copy

Koo Copy

Berita

AHY Bantah Pernah Tuding Pemerintah Terlibat di KLB Partai Demokrat

AHY Bantah Pernah Tuding Pemerintah Terlibat di KLB Partai Demokrat

AHY Bantah Pernah Tuding Pemerintah Terlibat di KLB Partai Demokrat – Di lansir dari koocopy.com, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membantah telah menuding pemerintah ikut cawe-cawe dalam konflik internal parpol berlambang mercy itu.

Menurut AHY, yang di lakukan oleh pihaknya hanya memohon klarifikasi posisi pemerintah terkait kisruh dualisme Partai Demokrat (PD). Apalagi ada nama Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko, yang notabene masuk dalam lingkar dekat Istana.

Di kutip dari denverpostbloghouse.com, “Sejak awal kami tidak pernah menuduh (pemerintah). Secara pribadi saya sebagai ketua umum PD bertanggung jawab bahwa kami tidak pernah menuding siapapun. Justru kami mengingatkan,” ujar AHY ketika berbicara d program “Satu Meja” yang tayang d stasiun Kompas TV pada Rabu malam, 7 April 2021 lalu.

AHY Bantah Pernah Tuding Pemerintah Terlibat di KLB Partai Demokrat

Lalu, apa langkah AHY usai Kementerian Hukum dan HAM menolak mengakui KLB kubu Moeldoko?

1. AHY ingin bertemu Presiden Jokowi untuk silaturahmi

AHY mengatakan, sejak hari pertama ia sudah menyatakan ingin menemui Presiden Jokowi, Menkopolhukam Mahfud MD, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk silaturahmi. AHY berharap bisa d berikan waktu untuk menemui Jokowi.

“Ini sebuah amanah ketika melaporkan apa yang terjadi d dalam Partai Demokrat. Wajib bagi kami untuk menyampaikan versi yang benar. Maka, harus d sampaikan secara langsung,” ungkapnya.

Ia berdalih lantaran sejak awal sudah membuka upaya kudeta tersebut ke ruang publik, maka PD tak bisa mencegah opini yang berkembang d masyarakat. Khususnya soal dugaan pemerintah ikut campur dalam dualisme kepengurusan PD.

“Kami tidak pernah mencoba untuk membangun opini publik yang aneh-aneh dan menyudutkan siapapun. Akhirnya anak muda yang semula gak tahu soal politik jadi ikut tahu,” tutur dia lagi.

Pernyataan itu untuk merespons kalimat Menkumham Yasonna Laoly yang merasa dongkol kepada kubu AHY. Menteri dari PDI Perjuangan itu merasa kesal karena d tuding akan mengesahkan PD kubu Moeldoko.

“Saya sudah sampaikan ketika Pak SBY dan orang-orangnya, lalu ada Andi Arief, termasuk AHY ikut mengirimkan surat ke Istana, kami sudah (merasa) dongkol banget. Nama saya d catut dan d sebut ada pertemuan dengan Moeldoko (sebelum d ambil keputusan),” ujar Yasonna ketika dwawancarai oleh jurnalis senior Karni Ilyas dan d unggah ke saluran YouTube pada 2 April 2021 lalu.

Ia menjelaskan, pasti bertemu dengan Moeldoko d Istana lantaran sering menghadiri rapat bersama. “Tapi kami tidak pernah membicarakan soal itu (KLB Deli Serdang),” katanya lagi membantah.

2. AHY sebut justru Moeldoko yang seharusnya meminta maaf kepada Presiden Jokowi

Dalam program itu, pria yang sempat menjadi personel militer itu menolak narasi kubu Moeldoko yang memintanya minta maaf kepada Presiden Jokowi. Alasannya, tudingan AHY dan SBY bahwa pemerintah ikut campur, tidak terbukti. AHY mengatakan, justru yang seharusnya meminta maaf kepada mantan Gubernur DKI Jakarta itu adalah Moeldoko.

“Kan awalnya KSP Moeldoko mengatakan semula hanya ngopi-ngopi, tidak ikut-ikutan terhadap konflik Partai Demokrat. Tidak mungkin melakukan intervensi atau mengambil alih. Buktinya semua terkonfirmasi dengan terjadinya KLB ilegal,” ungkap AHY.

Ia juga mendorong agar Moeldoko meminta maaf kepada publik, sebab d tengah situasi masih terjadi pandemik, mereka membuat kegaduhan politik.

“Seharusnya kan kita semua fokus untuk mencari solusi yang baik untuk menyelesaikan krisis pandemik COVID-19, ekonomi dan lain-lain,” tutur dia lagi.

Moeldoko juga d minta oleh AHY agar meminta maaf kepada semua kader Partai Demokrat karena telah melakukan intimidasi dan memecah belah parpol berlambang mercy itu.

“Tolonglah itu d sadari dan seharusnya mereka yang meminta maaf seperti itu,” kata AHY.